PROFIL PNPM-MP KABUPATEN CILACAP

PROFIL PNPM-MP  KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 1998 s.d. 2011

Di Buat Oleh :

F-Kab. Cilacap                   :  Drs. Nur Kholis,MM

FT-Kab Cilacap                  :  Ir. Suwandi

F-Keu Kab. Cilacap           :  Agus Budianto,SE

 

1.1.  Gambaran Umum

1.1.1.  Letak

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatannya adalah samudra
Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan provinsi Jawa Barat.  Luas wilayah kabupaten Cilacap adalah 225.360,84 Ha atau 6,94% dari luas provinsi Jawa Tengah, yang terbagi menjadi 24 kecamatan dengan 284 desa/kelurahan.

Topografi wilayah kabupaten Cilacap meliputi daerah rawa-rawa hingga daerah perbukitan, dengan ketinggian dari permukaan laut terendah adalah 6 meter di kota Cilacap dan tertinggi 198 m di Dayeuhluhur.  Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km yaitu dari wilayah kecamatan Dayeuhluhur sampai ke wilayah kecamatan Nusawungu, sedangkan dari dari utara ke selatan sepanjang 35 Km yaitu dari wilayah kota Cilacap ke  wilayah kecamatan Sampang. Dengan keadaan alam yang demikian mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang dan nelayan. 

 

1.1.2.                       Keadaan Iklim

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap dan Kantor Meteorologi dan Geofisika Cilacap, curah hujan rata – rata teringgi terjadi pada bulan Desember yaitu 488 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 21 hari dan terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 43 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 2 hari.  Suhu maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 32,30 derajat Celcius dan suhu minimum sebesar 30,20 derajat Celcius.

1.1.3.      Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan 

Secara administratif Kabupaten terbagi menjadi 24 kecamatan, dengan luas wilayah sebesar 225.360,840 Ha termasuk pulau Nusakambangan dengan luas 11.510,522 Ha.  Luas wilayah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan kering; lahan sawah seluas 62.261,286 Ha (29,11%) dan lahan kering atau bukan lahan sawah seluas 150.787,911 Ha (70,89%).

Menurut penggunaannya lahan bukan sawah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu 33.873,430 Ha (22,47%) merupakan pekarangan/bangunan,  tegalan/kebun seluas 44.877,412 Ha (29,76%), ladang/huma seluas 719,0 Ha (0,48%), hutan rakyat seluas 4.213,802 Ha (2,79%),               hutan negara seluas 41.747,717 Ha (27,68%), perkebunan rakyat seluas 10.084,328 Ha (6,69%), rawa-rawa yang tidak ditanami dan tambak/kolam/empang seluas 1.248,885 Ha (0,83%), dan untuk penggunaan lainnya seluas 14.023,337 Ha (9,30%).

1.1.4  Penduduk

Jumlah penduduk menurut data dari BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2009 adalah sejumlah 1,738,603 jiwa, dengan 869,086 jiwa adalah laki-laki dan 869,517 jiwa adalah perempuan.  Adapun jumlah rumah tangganya sebanyak 425,742, sejumlah 150,721 merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM). Secara rinci mengenai komposisi jumlah penduduk di seluruh kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2009 (Sumber data BPS 2009/2010 Kab. Cilacap)
NO	KECAMATAN	PENDUDUK	RTM
1	Dayeuhluhur	48.427	5.353
2	Wanareja	94.423	7.635
3	Majenang	123.008	12.215
4	Cimanggu	98.025	7.464
5	Karangpucung	72.560	6.776
6	Cipari	60.799	6.482
7	Sidareja	56.964	5.888
8	Kedungreja	80.050	4.733
9	Patimuan	44.328	5.598
10	Gandrungmangu	101.325	10.286
11	Bantarsari	68.041	6.202
12	Kawunganten	78.645	7.784
13	Kampung Laut	15.349	2.283
14	Jeruklegi	61.529	6.504
15	Kesugihan	96.393	9.205
16	Adipala	80.169	6.634
17	Maos	46.669	2.601
18	Sampang	36.955	2.884
19	Kroya	102.013	8.722
20	Binangun	65.469	5.278
21	Nusawungu	76.803	7.570
22	Cilacap Selatan	78.230	5.101
23	Cilacap Tengah	84.268	4.502
24	Cilacap Utara	68.161	3.021
KABUPATEN CILACAP		1.738.603	150.721

Dalam data penduduk di Kabupaten Cilacap tersebut, jumlah penduduk terbesar terdapat pada kecamatan Majenang, kemudian disusul Kroya, Gandrungmangu dan Kesugihan.  Sedangkan prosentase Rumah Tangga Miskin terbesar terdapat pada kecamatan Kampung Laut, Cipari dan Kawunganten.

1.2.   PNPM-MP Kabupaten Cilacap

PNPM-MP Kabupaten Cilacap diawali dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun anggaran 1998/1999.  Diawali dengan 4 kecamatan yang turut berpartisipasi yaitu kecamatan Jeruklegi, Kawunganten, Sidareja dan Wanareja hingga pada tahun 2011 ini menjadi 21 (dua puluh satu) kecamatan. 

 Pada umumnya letak kecamatan penerima bantuan dana PNPM-MP ada di wilayah barat dari ibu kota kabupaten.  Dari 21 (dua puluh satu) kecamatan tersebut diatas, 13 (tiga belas) kecamatan pernah menerima dana program sebanyak 3 – 10 kali, dan 8 (delapan) kecamatan yang memperoleh dana 3 (tiga) kali yaitu tahun anggaran 2009 - 2011.

1.2.1.      Alokasi Dana

Alokasi dana PPK dan PNPM-MP di Kabupaten Cilacap mulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 1998 sampai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA 2011, dapat dijelaskan dalam tabel 1. (terlampir)

     

Dalam tabel dapat dibaca bahwa total dana PNPM-MP yang telah disalurkan ke masyarakat di 21 (dua puluh satu) kecamatan tersebut diatas adalah Rp.222.800.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terbagi menjadi dua sumber pendanaan.  Pendaanaan utama bersumber dari APBN bernilai sebesar Rp. 184.590.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), sedangkan pendanaan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) dari APBD bernilai sebesar Rp. 38.210.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyard Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah),

Adapun rincian alokasi dana PPK dan PNPM-MP Kabupaten Cilacap mulai  dari PPK Phase I (1998 – 2002), PPK Phase II (2003 – 2005), PPK Phase III (2005 – 2007), PNPM-PPK                       tahun 2007,PNPM-MP tahun 2008 sampai dengan 2011, dapat dijelaskan dalam tabel 2. (terlampir)

Sedangkan untuk T.A. 2011 masih dalam proses pencairan dana. Alokasi dana T.A. 2011 adalah Rp 49.050.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyard Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	Alokasi Dana (Rp.)		TOTAL
		APBN	APBD
1	Jeruklegi	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
2	Kw.nganten	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
3	Sidareja	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
4	Wanareja	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
5	Kesugihan	480.000.000	120.000.000	600.000.000
6	G. Mangu	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
7	Bantarsari	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
8	Cipari	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
9	Kedungreja	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
10	Patimuan	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
11	Cimanggu	480.000.000	120.000.000	600.000.000
12	Kr. Pucung	480.000.000	120.000.000	600.000.000
13	Majenang	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
14	Kroya	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
15	Maos	1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000
16	Sampang	1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000
17	Binangun	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
18	Nusawungu	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
19	Adipala	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
20	Dayeuhluhur	1.600.000.000	400.000.000	2.000.000.000
21	Kampung Laut	2.400.000.000	600.000.000	3.000.000.000
JUMLAH		39.240.000.000	9.810.000.000	49.050.000.000

1.2.2. Penggunaan Dana PNPM-MP dari T.A. 1998 s.d. T.A. 2010

Dana PNPM-MP Kabupaten Cilacap telah digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan di bidang prasarana, pendidikan, kesehatan dan ekonomi (penambahan modal usaha) serta biaya operasional desa dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut. Rekapitulasi alokasi dana PNPM-MP per kecamatan dari Tahun 1998/1999 (siklus 1) sampai dengan Tahun 2010  dan rincian masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel. 3 (terlampir).

Dari tabel 3, tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan yang didanai oleh  PNPM-MP didominasi oleh kegiatan bidang pembangunan prasarana perdesaan (71,52 %), kemudian kegiatan ekonomi (16,27%), kegiatan bidang kesehatan (2,79%), kegiatan bidang pendidikan (4,42%), sedangkan biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan desa (3 %) dan biaya operasional UPK (2 %).

1.2.3.      Hasil Kegiatan Sarana Prasarana Dasar dari Tahun 1998 s.d. 2010

Hasil kegiatan sarana prasarana prasarana dasar yang telah dibangun dari dana PPK dan PNPM-MP mulai dari tahun 1998 sampai dengan Tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel. 4 (terlampir).  Sedangkan hasil kegiatan sarana prasarana dasar yang telah dibangun PNPM-MP tahun 2910 dapat dilihat pada tabel. 5 (terlampir)

1.2.4.      Hasil Kegiatan Ekonomi

Selain Kegiatan sarana prasarana dasar berupa pembangunan fisik dan fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan maka yang tak kalah penting adalah hasil kegiatan ekonomi berupa kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Dari hasil kegiatan ekonomi yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang tersebar di 21 Kecamatan (269 desa) mulai dari PPK tahun 1998 sampai dengan PNPM-MP tahun 2010 dapat jelaskan hasil sebagai berikut :

-         Modal awal BLM ( UEP / SPP) : Rp. 29.010.101.280,-

-         Modal Ekonomi s.d. Th.2010   : Rp. 39.893.633.107,-

-         Perkembangan Modal             : 37.52 %

-         Jumlah Kelompok Awal           : 2.053 kelompok

-         Jumlah Kelompok saat ini        : 5.525 kelompok

-         Jumlah anggota pemanfaat     : 33.379 orang

Adapun data kegiatan ekonomi secara rinci dapat dilihat pada tabel. 6 (terlampir), sedangkan pembagian alokasi surplus masing-masing Kecamatan per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel. 7 (terlampir).

1.2.5.      Pelaku – Pelaku PNPM-MP

Dalam mensukseskan pelaksanaan PNPM-MP hingga sejalan dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip  serta mekanisme yang telah dituangkan dalam Petunjuk Teknis Operasional  beserta  penjelasannya  dibutuhkan kerja Team Building, dimana pelaku – pelakunya terbagi menjadi pelaku di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.Pelaku – pelaku PNPM-MP di  tingkat Kabupaten terdiri dari Bupati, Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten, Penanggungjawab Operasional Kabupaten, Fasilitator  Kabupaten,  Fasilitator Teknik  Kabupaten, dan Fasilitator  UPK.                        Nama – nama pelaku PNPM-MP tingkat kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Tatto Suwarto Pamuji
2	Sekda	Moch. Muslih
3	Ketua TK PNPM-MD Kab.	Drs. Heroe Harjanto, MM
4	PjO-Kab.	Sugiono, SP, MM
5	Bendahara	Riyanti, S.IP
6	Pembuat Komitmen	Drs. Nur Hidayat
7	F-Kab.	Drs. Nur Kholis, MM
8	FT-Kab.	Ir. Suwandi
9	F-Keu.	Agus Budianto, SE
10	Ass. F-Kab.	Sapto Hari Segi, SP
11	Ass. FT-Kab.	Bambang Sukipto, ST

Pelaku – pelaku PNPM-MP di tingkat kecamatan terdiri dari Camat, Penanggungjawab Operasional Kegiatan,  Unit Pengelola Kegiatan, Tim Verifikasi, Tim Pengamat, Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik, dan Badan Pengawas UPK, BKAD.

Adapun pelaku – pelaku PNPM-MP di tingkat desa terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan, Kader pemberdayaan masyarakat desa, Kader Dusun, Kader Teknis, dan Tim Monitoring Desa.